Patronase Politik Dan Korupsi Perijinan Pengelolaan Lahan
Ilustrasi Peta Izin Tambang di Kalimantan Barat
Pontianak,BBC. Keterkaitan antara kepentingan politik dan pemeberian ijinan pengelolaa lahan terhadap perusahaan cukup besar. Karena politik di Indonesia dan Daerah mebutuhkan biaya besar. Indonesia Coruption Watch dan Lingkar mengadakan Siminar tentang Patronase Bisnis dan Korupsi Perijinan Pengolahan Lahan di Pontianak(10/3).
"Kontek pembebasan lahan, elit politik lokal kini berkuasa penuh atas bisnis perijian,"kata Melky panitia acara kegiatan.
Menurut Melky,politisi kini bermain dalam perijinan disektor perkebunan(sawit) dan tambang melalui jalan pintas.
"Bisnis perijinan illegal menyumbang pada kerusakan hutan. Riset ICW yang dilakukan di Ketapang menunjukan bahwa elit politik lokal bermain dalam perijinan kebun dan tambang untuk membiayai aktivitas politik mereka yang menyumbang pada kerusakan laha,"kata Melky.
Danang Direktur ICW Dalam Sambutanya mengatakan,"Sudah banyak pejabat di daerah yang ditahan karena penyalah gunaan perijinan lahan,seperti di Kaltim dan Riau,".
"Ada relasi yang kuat antara ekonomi dan politik,karena didaerah ekonominya berbasis lahan,maka prizinan lahan merupakan pendapatan empuk untuk menambah pundi-pundi uang untuk kepentingan politik,"kata Danang.
Dia menjelaskan,hal ini memperparah kerusakan kawasan hutan diberbagai daerah termasuk pulau di Pulau Kalimantan.(jw)
Diposting : Admin
Copyright © LPSAIR 2012
0 komentar :
Post a Comment