Konflik KPK-Polri: Presiden Harus Ambil Kebijakan
KBR68H, Jakarta - Kelompok pendukung pemberantasan korupsi (Cicak) menilai permasalahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Indonesia hanya bisa diselesaikan dengan dikeluarkannya kebijakan Presiden. Aktivis Cicak Taufik Basari menilai permasalahan antara keduanya tak cukup hanya dengan pernyataan presiden di depan publik."Sebetulnya yang kita butuhkan bukan hanya presiden bicara. Tapi presiden bertindak dan mengambil kebijakan. Selama ini kan memang presiden senangnya berbicara. Seolah-olah dengan berbicara atau mengeluarkan statement, membuat koferensi pers maka persoalan menjadi selesai. Padahal bukan itu yang dibutuhkan. Tapi yang dibutuhkan adalah tindakan dan perintah. Presiden harus memerintahkan Kapolri tanpa harus melalui konferensi pers agar Kapolri tunduk pada Undang-undang (KPK-red) dan mengajak Kapolri untuk bersama-sama memberikan komitmennya membersihkan institusi Polri (dari praktek korupsi-red)."kata Taufik Basari.
Aktivis Cicak, Taufik Basari menambahkan, Presiden Yudhoyono juga harus memerintahkan kepolisian menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM kepada KPK. Hari ini Presiden Yudhoyono akan membahas kisruh KPK dan kepolisian. Kisruh berawal dari perebutan penyidikan kasus korupsi Simulator SIM di Korlantas kepolisian, lalu berujung pada penangkapan penyidik KPK yang menangani kasus ini.
0 komentar :
Post a Comment