KPK: Reformasi Birokrasi Gagal!

“Kita lihat selama ini itu reformasi birokrasi hanya terkesan di permukaan, just lipstick, ada loket, ada antrian tetapi toh tetap saja ada calo. Ada pungli, gratifikasi, di situlah faktanya yang terjadi. Makanya survei integritas kita membobotkan pada pengalaman pengguna jasa, penilaian pengguna jasa, apa yang benar-benar dia rasakan. Memang ada penilaian potensi integritas seperti fasilitas, sistem administrasi tetapi itu poinnya kecil,” kata Syahdu Winda.

Fungsional Litbang KPK, Syahdu Winda menambahkan, survei integritas palayanan publik yang dijalankan oleh KPK bertujuan untuk memberikan gambaran sesungguhnya kepada masyarakat terkait kebijakan publik dan pelayanan publik. Dalam hasil survei integritas KPK 2011, rata-rata nilai dari Indeks Integritas Nasional adalah 6,31. Sebanyak 43 persen yaitu sebanyak 37 instansi atau pemda memiliki nilai integritas di bawah rata-rata nasional.